KaMedia- DPP Partai Golkar mendukung langkah DPD Partai Golkar Jawa Timur (Jatim) untuk menjadikan Presiden ke-2 Republik Indonesia (RI) Soeharto sebagai Pahlawan Nasional.

Dukungan tersebut, disampaikan Sekjen DPP Partai Golkar M Sarmuji saat membuka Seminar usulan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional melalui zoom di Kantor DPD Partai Golkar Jatim. Salah satu nara sumber yang dihadirkan yaitu Guru besar Universitas Negeri Surabaya (Unesa) Prof Setya Yuwana.

Sarmuji yang juga Ketua DPD Partai Golkar Jatim memiliki pertimbangan Soeharto yang akrab disapa Pak Harto diusulkan sebagai Pahlawan Nasional. Yakni, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 Ketetapan (TAP) MPR Nomor XI/MPR/1998.

Dimana, dalam TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 pasal 4 secara eksplisit menyebut nama mantan Presiden Soeharto telah selesai dilaksanakan. Penyebutan tersebut, yang terkait dengan upaya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, tetap diakui tanpa mencabut ketetapan MPR tersebut.

"Pada TAP MPR RI nomor XI/1998 pasal 4 disebutkan pemberantasan korupsi dimana nama Soeharto tercantum di dalamnya. Namun, apa yang sudah dicantumkan dalam TAP MPR RI itu sudah tidak berlaku lagi, karena proses hukum Pak Harto sudah selesai dan di SP3 dari Kejaksaan dan Pak Harto sudah meninggal," ujarnya.

Karena itu, pihaknya berinisiasi untuk melakukan penguatan terhadap jasa-jasa pak Harto di masa lalu. Tentu saja, untuk diangkat sebagai pahlawan nasional harus didukung data-data Pak Harto yang lebih detail.

"Apa yang menjadi ide kami ini, menjadi bagian dari upaya rekonsiliasi nasional. Kita ingin bangsa Indonesia jadi bangsa yang utuh dan mau menghargai setiap jerih payah pahlawan dan tokohnya. Alhamdulillah hari ini Golkar Jatim mau menghargai jasa-jasa para pendahulu kita," paparnya.

Senada dengan Sarmuji, Guru besar Unesa Prof Setya Yuwana menilai Pak Harto layak mendapatkan gelar pahlawan nasional. Baik di era sebelum dan sesudah kemerdekaan, Pak Harto ikut andil dalam pembangunan. Karena itulah Pak Harto dikenal sebagai Bapak pembangunan.

"Pak Harto secara fisik ikut berkiprah pada saat sebelum dan sesudah kemerdekaan. Terutama pada awal kemerdekaan Indonesia," ujarnya.

Pada jaman Pak Harto, menurutnya, Trilogi pembangunan presiden Soeharto, yang pertama adalah stabilitas politik. Kalau politik tidak stabil maka tidak mungkin pembangunan bisa dijalankan.

Yang kedua, lanjutnya, yaitu pertumbuhan ekonomi. Di era Presiden Soeharto, pertumbuhan ekonomi tak perlu diragukan lagi. Pertumbuhan ekonomi itu merata mulai dari perkotaan hingga ke pedesaan di seluruh Indonesia.

"Tadi dikatakan pak Sekjen, di orde lama untuk makan saja kita sulit. Saya mengalami sendiri, mulai makan tiwul, nasi jagung dan yang lainnya," ungkapnya.

Sedangkan yang ketiga, yakni pemerataan pembangunan. "Pembangunan tidak hanya di perkotaan saja. Tidak hanya di pulau Jawa saja. Pembangunan harus merata di seluruh Indonesia," jelasnya.