SITUSJATIM – Kota Surabaya masuk dalam radar perusahaan perbankan asal Hongkong, HSBC, untuk program pembiayaan regional dan kolaborasi dengan pemerintah daerah. HSBC berkomitmen menyiapkan pembiayaan berkelanjutan hingga USD 1 triliun secara global pada tahun 2030, dan sebagian dari jumlah tersebut akan digunakan untuk mendanai proyek-proyek di kota-kota besar seperti Surabaya, terutama dalam bidang energi terbarukan, infrastruktur hijau, dan proyek-proyek adaptasi iklim.

Head of Global Trade Solutions HSBC Indonesia, Delia Melissa saat berbicara dalam HSBC Summit 2024 di Surabaya mengatakan, upaya yang dilakukan ini dapat mendukung aspirasi Surabaya untuk menjadi pintu gerbang perdagangan ASEAN.

“ASEAN menjadi semakin terintegrasi, dengan inisiatif seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang bertujuan untuk menciptakan pasar tunggal dan basis produksi. Surabaya memiliki posisi yang tepat untuk mengambil keuntungan dari perkembangan ini, mengingat rute perdagangan yang mapan dan kedekatannya dengan negara-negara besar di ASEAN seperti Singapura, Malaysia, dan Filipina,” ungkap Delia Melissa di Westin Hotel Surabaya, Kamis (12/9/2023) .

Pada tahun 2023, total perdagangan Indonesia dengan ASEAN mencapai lebih dari USD 76 miliar, dimana Jawa Timur memainkan peran penting. HSBC menurut Melissa, melihat potensi yang luar biasa dalam mendukung pertumbuhan Surabaya. Basis industri yang kuat di kota ini, terutama di sektor maritim dan logistik, merupakan salah satu kekuatan utamanya.

“HSBC Indonesia telah secara aktif terlibat dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur dan mendukung perluasan industri berbasis ekspor. Sebagai contoh, HSBC menyediakan solusi perbankan wholesale yang disesuaikan dengan kebutuhan seperti pembiayaan perdagangan, solusi modal kerja, dan layanan valuta asing bagi para produsen dan pedagang di wilayah ini,” jelas Melissa.

Surabaya sebagai kota terbesar kedua di Indonesia, cukup memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PDB negara, terutama melalui perdagangan, manufaktur, dan jasa. Kota pahlawan ini berlokasi strategis di sepanjang rute perdagangan maritim utama, menjadikannya pusat logistik dan industri yang penting.

“Kontribusi Surabaya terhadap PDB Indonesia diperkirakan mencapai sekitar 14,85persen dari perekonomian Jawa Timur, atau sekitar Rp 2,7 kuadriliun (USD 189 miliar), pada tahun 2023,” tambah Melissa.

Kondisi menurut HSBC ini juga diamini Ekonom Senior Hendri Saparini. Menurut pendiri CORE Indonesia tersebut, Surabaya kini secara aktif berupaya mendiversifikasi ekonominya, mengurangi ketergantungannya pada industri tradisional seperti manufaktur dasar dan pertanian, dengan mendorong inovasi dan mendorong investasi di sektor-sektor yang sedang berkembang seperti teknologi, manufaktur maju, dan pariwisata.

Di sektor teknologi, Surabaya telah meluncurkan program Surabaya Smart City. Kota ini mengintegrasikan teknologi digital ke dalam perencanaan kota dan layanan publik, seperti program perluasan Wi-Fi publik gratis, pengembangan sistem manajemen lalu lintas yang cerdas, dan digitalisasi layanan kota.

Di bidang manufaktur, Surabaya bergerak menuju industri bernilai tinggi. Kota ini berinvestasi dalam teknologi manufaktur canggih, termasuk otomatisasi dan robotika, terutama di sektor-sektor seperti otomotif, elektronik, dan pembuatan kapal.

Sementara di bidang pariwisata, Surabaya menjadi tujuan populer bagi para pelancong bisnis dan rekreasi. Kota ini memanfaatkan warisan budaya dan sejarahnya, dengan berbagai landmark. Pada tahun 2023, Surabaya menjadi tuan rumah sejumlah konferensi internasional dan pameran perdagangan, meningkatkan profilnya sebagai tujuan MICE.

“Upaya-upaya ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perusahaan rintisan teknologi dan inovasi digital. Selain itu, East Java Digital Hub, yang berlokasi di Surabaya, berfungsi sebagai pusat inkubasi bagi para wirausahawan teknologi, membantu kota ini menarik investasi di bidang fintech, e-commerce, dan pengembangan perangkat lunak. Melalui strategi-strategi ini, Surabaya tidak hanya mendiversifikasi ekonominya tetapi juga memposisikan diri sebagai pusat inovasi, manufaktur berteknologi tinggi, dan pariwisata, mengurangi ketergantungan pada industri tradisional dan memastikan ketahanan ekonomi jangka panjang,” papar Hendri Saptarini.

Namun demikian menurut Kepala Bidang Pengembangan Keuangan Digital KADIN, Pandu Sjahrir, tetap ada tantangan bagi Surabaya untuk mewujudkan hal tersebut. Salah satu tantangan terbesar Surabaya untuk menjadi pusat digital terdepan adalah pengembangan infrastruktur. Meski Surabaya telah membuat terobosan dengan program Surabaya Smart City, infrastruktur digital di beberapa daerah masih belum berkembang. Data di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyebutkan, hanya sekitar 50 persen penduduk Indonesia, terutama di daerah pedesaan, yang memiliki akses ke koneksi internet yang cepat dan dapat diandalkan.

“Meskipun pusat-pusat kota seperti Surabaya telah terhubung dengan lebih baik, perluasan jaringan broadband dan 5G di seluruh wilayah ini sangat penting untuk mengubahnya menjadi pusat digital. Pemerintah menargetkan cakupan 5G untuk semua kota besar pada tahun 2025, tetapi masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan ini,” kata Pandu Sjahrir.

Tantangan lainnya adalah kesenjangan keterampilan digital. Meskipun Surabaya memiliki sistem pendidikan yang mapan, namun masih terdapat kekurangan tenaga kerja yang terampil secara digital, terutama di bidang-bidang seperti ilmu data, keamanan siber, dan artificial intelligent (AI). Menurut laporan Bank Dunia tahun 2022, hanya 20 persen saja tenaga kerja Indonesia yang dianggap melek digital.

“Untuk mengatasi ini, Surabaya harus berinvestasi besar-besaran dalam pendidikan dan pelatihan kejuruan. Berkolaborasi dengan perusahaan teknologi, universitas, dan organisasi internasional untuk menyediakan program peningkatan keterampilan digital. Ini saya kira dapat membantu menjembatani kesenjangan tersebut,” jelas Pandu.

Pandu menyebut tantangan terakhir adalah menyangkut regulasi perlindungan data dan keamanan siber. Ini merupakan hambatan yang signifikan. Meski Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pada tahun 2022, yang selaras dengan standar internasional seperti GDPR Uni Eropa, implementasi undang-undang ini masih menjadi tantangan.

“Surabaya perlu bekerja sama dengan otoritas nasional untuk memastikan bahwa bisnis yang beroperasi di kota ini mematuhi undang-undang perlindungan data, sekaligus memfasilitasi inovasi di bidang fintech, e-commerce, dan sektor digital lainnya,” terang Pandu Sjahrir.