• Jawa Timur

Gelar Rapat Akbar, Partai Buruh Jatim Bicara Target Pemenangan Pemilu 2024

Wahyoe Boediwardhana | Selasa, 14/02/2023 21:52 WIB
Gelar Rapat Akbar, Partai Buruh Jatim Bicara Target Pemenangan Pemilu 2024 Partai Buruh Jawa Timur saat menggelar rapat akbar di Sidoarjo

Jawa TimurPartai Buruh di Jawa Timur menguatkan tekad untuk bisa sukses dalam ajang Pemilu 2024 mendatang.

Sebab itu, sebagai salah satu tumpuan suara, Partai Buruh menyerukan berbagai organisasi serikat buruh di Jawa Timur guna membantu secara sukarela pemenangan dalam Pemilu 14 Februari 2024.

Pernyataan ini disampaikan Ketua EXCO Provinsi Partai Buruh Jawa Timur, Jazuli seusai menggelar rapat akbar yang diikuti seluruh pimpinan Serikat Buruh di tingkat Provinsi Jawa Timur serta tingkat Kabupaten/Kota, Selasa (14/2/2023).

Berlangsung di salah satu hotel di Sidoarjo, kegiatan ini turut dihadiri oleh Presiden Partai Buruh Said Iqbal. 

Sekalipun belum merinci, target perolehan kursi yang dicanangkan, namun Partai Buruh Jatim memastikan turut memasang target pemenangan di Pemilu mendatang. 

"Kaum buruh menyadari perjuangan akan lebih mudah jika buruh memiliki kekuasaan politik. Oleh sebab itu kaum buruh berkomitmen akan turut memenangkan Partai Buruh pada pemilu tahun 2024 mendatang," kata Jazuli kepada wartawan. dilansir tribunjatim

Rapat Akbar ini dihadiri sekitar 300 pimpinan serikat buruh, baik pimpinan konfederasi maupun pimpinan federasi yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Kegiatan itu merupakan tindaklanjut agenda Persatuan Buruh yang berlangsung di Jakarta 26 Januari 2023 lalu. 

Saat itu, pertemuan dihadiri pimpinan serikat buruh dari 6 konfederasi, 60 federasi tingkat nasional, serta Serikat Petani Indonesia.

Menurut Jazuli, selain soal politik, dalam pertemuan di Sidoarjo sedikitnya merumuskan enam isu yang harus diperjuangkan. Rinciannya, tiga isu nasional dan sisanya merupakan isu lokal Jawa Timur.

Diantara isu lokal yang dibahas adalah menagih janji Pemprov untuk membahas dan mengesahkan regulasi tentang sistem jaminan pesangon.

Lalu, juga alokasi anggaran APBD Jatim untuk iuran BPJS Kesehatan rakyat miskin. Selain itu, juga desakan untuk revisi regulasi terkait UMK 2023.

Terpopuler

Selengkapnya >>

FOLLOW US