Pemprov Jatim terus berupaya mengentaskan masyarakat miskin sekaligus menurunkan angka kemiskinan melalui berbagai program dan aksi nyata. Salah satunya dengan melaksanakan program perbaikan Rumah Tidak Layah Huni (Rutilahu) yang dilakukan kepada masyarakat penerima di Kediri, Selasa (5/11).
Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur Adhy Karyono menyebut pemanfaatan hutan sosial yang dikembangkan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dapat berkontribusi dalam penurunan angka kemiskinan ekstrem di Jatim.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mampu menurunkan kemiskinan ekstrem sebesar 3,74 persen poin dalam kurun waktu tahun 2020-2024.Berdasarkan Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) per Maret 2024 tercatat, pada tahun 2020 kemiskinan ekstrem Jatim mencapai 4,40 persen atau 1.812.210 jiwa penduduk.
Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Rismaharini, menyampaikan pidato penting di Forum Politik Tingkat Tinggi (High Level Political Forum) yang dilaksanakan oleh Kelompok Tugas Global Pemerintah Daerah dan Regional (UCLG) di New York, Kamis (11/7/2024). Dalam pidatonya, Menteri Sosial menekankan pentingnya data akurat dan pengunaan teknologi dalam program pengentasan kemiskinan serta berbagai inisiatif yang telah diambil oleh Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Sosial.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kota Surabaya Febrina Kusumawati menjelaskan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan Surabaya pada tahun 2021 berada di angka 5,23 persen atau sekitar 152,49 ribu jiwa, kemudian di tahun 2022 turun menjadi 4,72 persen atau sekitar 138,21 ribu jiwa, dan di tahun 2023 turun lagi menjadi 4,65 persen atau sekitar 136,37 ribu jiwa.
