Tolak Kenaikan BBM, GMNI Surabaya Akan Lakukan Demonstrasi di DPRD Jatim dan Kantor Gubernur

Sri Windari | Senin, 12/09/2022 07:05 WIB

Tolak Kenaikan BBM, GMNI Surabaya Akan Lakukan Demonstrasi di DPRD Jatim dan Kantor Gubernur Tolak Kenaikan BBM, GMNI Surabaya Akan Lakukan Demonstrasi di DPRD Jatim dan Kantor Gubernur

Jawa TimurGerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Surabaya akan melakukan aksi demonstrasi untuk menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada Senin (12/9).

Rencananya, massa GMNI akan bergerak menuju DPRD Jawa Timur (Jatim) dan Kantor Gubernur Jatim.

Koordinator lapangan (Korlap) aksi Ade Eka Rizkyanto menegaskan bahwa pihaknya menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Dia mendesak pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan tersebut.

GMNI Surabaya dengan tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Oleh karenanya pemerintah perlu meninjau kembali kebijakan tersebut,” ujar Ade saat dihubungi, Minggu (11/9). dilansir beritajatim

Baca juga :

Menurutnya, alokasi APBN untuk BBM bersubsidi sejauh ini tidak tepat sasaran. Sebab, sebagian besar penikmat BBM bersubsidi adalah masyarakat yang tergolong mampu.

Karena itu, agar BBM bersubsidi bisa dikonsumsi masyarakat yang memang layak untuk menerima, perlu adanya regulasi yang tegas untuk melarang mobil pribadi menerima BBM bersubsidi.

“Mobil pribadi tidak boleh lagi menerima BBM bersubsidi. Jumlah subidinya besar, dan jatuhnya kepada masyarakat yang mestinya mampu membeli BBM non subsidi,” ujar Ade.

Selain itu, GMNI Surabaya meminta agar pemerintah membangun transportasi umum terintegrasi di tiap daerah di Indonesia. Dia menilai sejauh ini sedikit daerah yang bisa menikmati transportasi umum terintegras.

“Transportasi umum terintegrasi akan mendorong masyarakat menggunakan transportasi umum dibanding kendaraan pribadi. Berkurangnya pemakaian kendaraan pribadi akan mengurangi konsumsi BBM,” urainya.

Oleh karenanya, GMNI Surabaya memutuskan untuk melakukan demonstrasi dengan memyampaikan lima tuntutan. Pertama, menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.

Kedua, menuntut pemerintah untuk melakukan pendistribusian BBM bersubsidi yang tepat sasaran, dengan melakukan pelarangan mobil pribadi mendapatkan BBM bersubsidi.

Lalu, meminta pemerintah untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi My Pertamina. Kemudian, meminta pemerintah mengoptimalkan peran BPH Migas dalam pengawasan pendistribusian BBM bersubsidi dari hulu ke hilir.

“Kelima, meminta pemerintah untuk membangunan sarana transportasi umum terintegrasi untuk mengurangi pemakaian BBM bersubsidi,” pungkasnya.

TAGS : Jawa Timur Surabaya GMNI Kenaikan BBM